Sri Mulyani jadi direktur bank dunia

detikcom - Jakarta,
Pengusaha sekaligus
Wakil Ketua Kadin bidang
UKM Sandiaga Uno
mengharapkan tawaran
pengangkatan Menteri
Keuangan Sri Mulyani
menjadi Direktur Bank
Dunia bisa menyelesaikan
kontroversi yang ada
selama ini. Tawaran
tersebut juga dinilai
sebagai kehormatan bagi
bangsa Indonesia
"Saya berharap ini
outcome terbaik untuk
menyudahi kontroversi
selama ini, sekaligus
menjadi kehormatan buat
Indonesia menempatkan
anak bangsa terbaik di
pentas dunia," ujarnya
dalam pesan singkat yang
diterima detikFinance,
Rabu (5/5/2010).
Ia berharap, walaupun
ada isu mundurnya Sri
Mulyani dari jabatan
Menteri Keuangan,
kebijakan pemerintah
terhadap pemberdayaan
Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) bisa
terus berjalan.
"Saya harap policy
tentang pemberdayaan
UMKM dengan pemberian
akses terhadap
pendanaan, pelatihan,
perbaikan iklim usaha
terus berlanjut," ujarnya.
Bank Dunia pada Rabu
(5/5/2010) telah
mengumumkan
penunjukannya sebagai
Direktur Pelaksananya. Sri
Mulyani akan menjadi
direktur Bank Dunia
untuk 3 wilayah yakni
Amerika Latin dan
Karibia, Timur Tengah dan
Afrika Utara, Asia Timur
dan Pasifik. Sri Mulyani
juga akan mengurusi
masalah Information
System Group.
Wanita kelahiran Tanjung
Karang, 26 Agustus 1962
ini merupakan jebolan FE
UI dan mendapatkan
gelar PhD di bidang
ekonomi dari University
of Illinois, AS. Sri Mulyani
berkali-kali juga masuk
dalam daftar 100 Wanita
Berpengaruh versi
Majalah Forbes karena
kemampuan dan
pengaruhnya dalam
menggawangi
perekonomian Indonesia
melewati krisis.
Atas perannya itu juga,
Bank Dunia akhirnya
menawari Sri Mulyani
sebuah jabatan yang
penting di institusinya.
Pemilihan Sri Mulyani itu
dilakukan setelah Bank
Dunia melakukan proses
pencarian secara
internasional.

5/01/08 18:34

Gubernur se-Sulawesi Bangun Terusan Khatulistiwa

Palu (ANTARA News) - Enam gubernur se-Sulawesi menggagas pembangunan "Terusan Khatulistiwa" yang memotong leher Pulau Sulawesi, guna mendorong percepatan pembangunan di kawasan tersebut.

Gagasan itu mencuat dalam Musyawarah Sulawesi IV--pertemuan dua tahunan enam gubernur dan 69 bupati/walikota se-Sulawesi di Palu, ibukota Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Selasa.

Gubernur Sulteng, Bandjela Paliudju, mengatakan pembangunan "Terusan Khatulistiwa" yang memotong daratan sekitar 30 kilometer di wilayah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi-Moutong, Sulteng, ini akan memperpendek jarak transportasi laut dari wilayah timur Pulau Sulawesi menuju wilayah barat Indonesia, serta ke Filipina dan Malaysia.

Bahkan, lanjut dia, terbuka peluang kalau "Terusan Khatulistiwa" ke depan tidak hanya menjadi jalur lalu-lintas laut nasional yang ramai, tapi juga menjadi jalur internasional yang secara langsung memberi dampak pada pertumbuhan ekonomui wilayah Sulawesi.

"Gagasan ini akan dimatangkan untuk menjadi program bersama melalui Badan Kerjasama Regional Sulawesi," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad, mengatakan investor dari Singapura dan Korea telah diundang untuk menjajaki pembangunan "Terusan Khatulistiwa" tersebut.

"Namun, sebelumnya akan disusun studi kelayakan melibatkan banyak pakar dari berbagai disiplin ilmu," katanya.

Fadel menilai gagasan ini bukan sekadar mimpi yang sulit terwujud, sebab akan memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan ekonomi daerah dan kawasan, bahkan nasional.

"Kita lihat saja nanti. Tapi, saya optimis dengan dukungan segenap pemerintah dan masyarakat Sulawesi (gagasan ini akan terwujud)," katanya.

Gagasan pembangunan "Terusan Khatulistiwa" yang memotong dari desa Tambu (Kabupaten Donggala) ke desa Kasimbar (Kabupaten Parigi-Moutong) sebenarnya pernah dilontarkan mantan Rektor Universitas Tadulako Palu dan mantan Gubernur Sulteng Prof Drs Aminuddin Ponulele MS pada tahun 1999.

Saat kampanye pemilu 1999 di desa Sausu (Kab.Parigi-Moutong) yang dihadiri Jurkam Nasional Siswono Yudohusodo dan Sofhian Mile, Prof Ponulele yang masih menjabat Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sulteng ketika itu menyatakan kalau "Terusan Sulawesi" atau "Terusan Khatuliswa" strategis untuk diadakan, guna memperpendek jarak transportasi laut menuju negara Asia Timur dan Asia Fasifik.

"Tapi ini sebuah ide `gila` sebab membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan tolong jangan dulu dipublikasikan," katanya kepada ANTARA News saat itu.(*)